SEKILAS TENTANG ANALISA INVESTASI SISTEM INFORMASI PADA SEKTOR PUBLIK (KASUS:KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU/KPPT)
Sekilas mengenai KPPT pada
dasarnya didirikan untuk menyelenggarakan pelayanan perijinan dan non perijinan
yang prima dan satu pintu, yang diharapkan dapat mendorong terciptanya iklim
usaha yang kondusif bagi penanam modal dan investasi dalam rangka pemberdayaan
ekonomi masyarakat Bogor
Sistem Informasi yang ada pada KPPT Kota Bogor:
- Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg), merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan administrasi kepegawaian.
- Sistem Informasi Pelayanan Publik (Simpel), merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan pelayanan perijinan.
- Sistem Informasi Kearsipan (Simsip), merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan pengelolaan dan penyimpanan data surat menyurat.
- Sistem Informasi Pengadaan Barang (Simpang), merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan pengadaan dan pencatatan barang.
·
Sistem
Informasi Penilaian kinerja (Simpeja), merupakan suatu sistem informasi yang berhubungan dengan penilaian kinerja
pegawai pada instansi KPPT untuk mendapatkan tunjangan daerah.
Definisi
dan rumusan ROI dalam Sektor Publik
ROI (Return On Investment)
sebagai hasil investasi saat ini/masa lampau atau perkiraan hasil investasi di
masa depan (dalam persentase)
= (Return / Investment) x 100
Untuk sektor publik ROI dirumuskan:
= (Net
benefit program / Cost program) x 100
= (Manfaat
program-biaya program) x 100
biaya program
Identifikasi
biaya ROI dalam pengembangan Sistem Informasi Sektor Publik
•
Biaya saat awal investasi program:
–
Biaya pengembangan sistem
–
Biaya software baru
–
Biaya hardware baru
–
Biaya pelatihan
•
Biaya seiring program berjalan (Ongoing):
–
Biaya update informasi (jika sistem software
memerlukan perubahan)
–
Biaya pemeliharaan
–
Biaya pelatihan (jika ada
perubahan sistem baru)
–
Biaya peningkatan
kapasitas jika dibutuhkan (misal penambahan hardware
baru)
Identifikasi
manfaat setelah implementasi Sistem Informasi pada Sektor Publik
•
Penghematan waktu dalam pengerjaan tugas sehari-hari
•
Penghematan proses bisnis yang lebih pendek (efisien)
atau memperpendek birokrasi
•
Penghematan untuk mencegah kebocoran (setelah
implementasi sistem) dalam proses bisnis pada sektor publik
Indikator Bisnis Value
Definisi: Merupakan istilah
informal untuk segala bentuk nilai yang mendorong entitas untuk meraih
visinya dan melestarikannya pada jangka
waktu yang panjang (long run). Pada manajemen, istilah BV dapat disebut
juga sebagai value chain atau value network yang tercermin pada: shareholder
value, customer value, employee value, channel partner value, supplier value,
managerial value serta societal value. (Sliger, Michelle;Broderick,
Stacia (2008) dan Sward, David (2006)
Asumsi Bisnis Value yang digunakan pada studi kasus ini:
· Karena kasus pada instansi
sektor publik maka komponen Bisnis value: Shareholder
value, Channel Partner Value, dan Supplier
Value tidak di gunakan sebagai indikator bisnis value tsb.
·
Pada kasus ini, indikator
dari customer value pada KPPT adalah masyarakat memberikan apresiasi ataupun
keluhan (feedback) kepada KPPT
(khusus untuk SIMPEL) sedangkan pada keempat sistem lainnya adalah pegawai
semakin meningkat kinerjanya dan berlomba-lomba memberikan kemampuan terbaiknya
kepada instansi.
·
Indikator dari employee value adalah pegawai semakin
tertib dan disiplin dalam bekerja untuk instansi.
·
Indikator dari manajerial value adalah semakin tepat
dan cepat keputusan yan dapat diambil oleh manajemen.
· Indikator societal value: Keterbukaan akses
informasi kepegawaian mendorong terciptanya transparansi internal pegawai.
Tipisnya jurang pemisah informasi antara instansi KPPT dengan masyarakat
(khusus SIMPEL)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar